Portalnya pendidikan

Dasar Pelaksanaan PPG

(Wonosobo, 3 Juni 2012)

A. Rasional
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan, menegaskan bahwa guru merupakan jabatan profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, guru memiliki peranan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan mutu guru sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008, guru harus berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sesuai Permendiknas No. 9 Tahun 2010 diperlukan pedoman atau aturan pelaksanaan agar penyelenggaraan PPG dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

B. Pengertian
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, program PPG bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010.

D. Tujuan
Tujuan umum program PPG adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG adalah untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi: (a) merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (c) mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Senin, 04/01/2010 11:00 WIB - tam
SOLO—Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, mulai tahun ini bakal menggelar Pendidikan Profesi Guru (PPG). Upaya tersebut sebagai salah satu jalur mendapatkan sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan. Dalam pelaksanaannya PPG dinilai tidak akan tumpang tindih dengan sertifikasi guru jalur portofolio serta bakal menguntungkan para guru yang tidak ter-cover sertifikasi jalur portofolio
”Mulai tahun 2010, kami dari LPTK UNS bakal membuka PPG untuk guru dalam jabatan terlebih dahulu,” tutur Prof Furqon Hidayatullah,  Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS, Senin (28/12).
Menurut Furqon, yang juga pengamat pendidikan itu, keberadaan PPG ini nantinya tidak akan tumpang tindih atau mengganggu pelaksanaan sertifikasi guru melalui jalur penilaian portofolio. Bahkan justru kebalikannya, PPG dinilai bakal lebih menguntungkan bagi para guru yang tidak dapat mengikuti sertifikasi guru jalur portofolio akibat belum memenuhi syarat.
”Justru dengan PPG bakal terjadi peningkatan, sebab, guru yang tidak bisa ikut sertifikasi jalur portofolio karena belum memenuhi syarat, misal untuk syarat lama waktu mengajar, bisa diakomodasi dengan PPG ini,” terangnya.
Kendati demikian, untuk mengikuti PPG nantinya para guru tetap akan melewati proses seleksi. Rencananya PPG ini bakal ditempuh oleh guru selama satu tahun. Setelah melewati proses pendidikan tersebut, jika dinyatakan lulus, guru berhak menyandang sertifikasi profesi dan mendapatkan tunjangan profesi. ”Dengan waktu satu tahun itu akan jauh lebih efektif untuk membuat guru profesional,” ujar Furqon.
Menyongsong dibukanya PPG tahun ini, FKIP UNS telah menyatakan kesiapannya dalam komponen materi pengajaran, staf pengajar hingga infrastrukturnya. ”Forum rektor juga menegaskan untuk mendukung berlangsungnya sertifikasi guru ini, dengan catatan proses sertifikasi mesti dilakukan sungguh-sungguh dan tidak ada kecurangan di dalamnya,” tuturnya. (tam)

by www.harianjoglosemar.com | email : harianjoglosemar@gmail.com

By (sumber : http://unnes.ac.id/berita/bagi-guru-yang-belum-memperoleh-kuota-sertifikasi/)